Batam Jadi Kota Pertama Aturan IMEI Oleh Kominfo

News & Release, Serba Serbi / 0 | | 0

Setelah sebelumnya 3 kementerian menyepakati aturan IMEI di Indonesia yaitu Kemendag, Kemenperin, dan Kemenkominfo yang akan diberlakukan pada tanggal 18 April 2020.

Bahkan, Kominfo telah memilih kota pertama yang akan diberlakukan aturan IMEI, yaitu kota Batam Kepulauan Riau. Aturan IMEI ini telah masuk dalamPeraturan Menteri Kominfo No. 11 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui International Mobile Equipment Identity.

Batam terpilih jadi kota pertama aturan IMEI disebabkan karena kota ini merupakan kota pelabuhan tempat masuk barang dari dalam dan luar negeri. Selain itu letaknya yang berseberangan dengan malaysia dan singapore membuat banyaknya barang luar negeri yang masuk ke Indonesia.

Baca Juga : Mengenal Apa Itu Imei dan Dampak Mengatasi Jika Imei Hp Tidak Terdaftar dan Terblokir

Nantinya Sosialisasi Hukum Bidang SDPPI Kemkominfo yang digelar pada Selasa (3/12/2019) di Harbour Bay, Batam. Acara ini akan dibuka oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika KemKominfo, Mochamad Hadiyana, yang mewakili Direktur Jenderal SDPPI menerangkan bahwa produk ilegal saat ini sudah menjadi perhatian khusus berbagai negara di seluruh dunia. Bahkan, beberapa negara yang sudah mengaplikasikannya adalah Turki (2006), Mesir (2010), Amerika Serikat (2012), Kenya (2012), Malaysia (2014), dan Pakistan (2018).

Dari pemerintah, keadaan ini sudah tentu menyebabkan hilangnya potensi pajak dan juga lapangan kerja. Dari sisi konsumen, produk ilegal yang dibuat menggunakan part di bawah standar berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan. Kualitasnya juga tidak baik, konsumen akan kesulitan akses ke jaringan telekomunikasi atau kita kenal dengan block call,” kata Hadiyana seperti dikutip dari keterangan resmi Kemkominfo, Kamis (5/12/2019).

Dari sisi operator, katanya, produk ilegal dinilai menurunkan kualitas pelayanan. Produsen pun dinilai akan kehilangan hak memperoleh persaingan yang sehat.

Related Post :

popup image